Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah  sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). 

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Termasuk di BPS Kabupaten Barito Utara.

Survei tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan: Januari, April, Juli, dan Oktober. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi. IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. IKK Kabupaten Barito Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 102,01. Hal tersebut menempatkan Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten dengan IKK tertinggi ke-5 dari 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.